PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007TENTANGKRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODALPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 12 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;Mengingat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4724; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN IKETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang di miliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. BAB IILINGKUP KEGIATAN DAN TUJUANPasal 2 1 Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 2 Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal. 3 Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu, yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu. Pasal 3 Penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bertujuan untuk meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal; menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pasal 4 1 Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan penanam modal. 2 Pilihan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi persyaratan bentukan badan usaha yang berbadan hukum bagi penanam modal, terutama bagi penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. BAB IIIPRINSIP-PRINSIPPasal 5 Penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut Penyederhanaan Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional Transparansi Kepastian hukum Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal. Pasal 6 1 Prinsip penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi. 2 Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi. 3 Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam, angka 3 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu. 4 Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden. 5 Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. BAB IVDASAR PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KRITERIAPasal 7 Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan; kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain; mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional; mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum; manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia. BAB VKRITERIA BIDANG USAHA YANG TERTUTUPPasal 8 Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya K3LM dan kepentingan nasional 9 Kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain memelihara tatanan hidup masyarakat; melindungi keaneka ragaman hayati; menjaga keseimbangan ekosistem; memelihara kelestarian hutan alam; mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun; menghidari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan; menjaga kedaulatan negara, atau menjaga dan memelihara sumber daya terbatas. Pasal 10 Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam VIKRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKADENGAN PERSYARATANPasal 11 Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain perlindungan sumber daya alam; perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi UMKMK; pengawasan produksi dan distribusi; peningkatan kapasitas teknologi; partisipasi modal dalam negeri; dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah. BAB VIIPERSYARATAN BIDANG USAHA YANG TERBUKADENGAN PERSYARATANPasal 12 1 Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus. 2 Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK. 3 Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas bidang usaha yang dicadangkan dan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis. 4 Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c memberikan batasan kepemilikan modal bagi penanam modal asing. 5 Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d memberikan pembatasan wilayah administratif untuk penanaman modal. 6 Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dapat berupa rekomendasi dari instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam bidang usaha tersebut. 7 Persyaratan yang diberikan kepada penanam modal untuk dapat memulai beroperasi/berproduksi komersial yang bersifat teknis dan yang non teknis diatur dalam Pedoman Tata-cara Perizinan Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan bidang usaha tersebut. BAB VIIIPENCADANGAN BIDANG USAHA DAN KEMITRAANPasal 13 Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat 14 1 Penentuan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bidang-bidang usaha yang merupakan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK tanpa diharuskan menjadi bagian dari daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK. 3 Bidang usaha berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan "economies of small scale" apabila diusahakan oleh UMKMK, menjadi bagian dari daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK. 4 Proses penetapan daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan usulan Menteri teknis yang terkait dengan bidang usaha tersebut, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan UMKMK. Pasal 15 1 Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara UMKMK dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 2 Bidang usaha yang mewajibkan kemitraan penanam modal skala besar dengan UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan pola inti plasma, sub kontraktor, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, tanpa ada perubahan kepemilikan UMKMK, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis. 3 Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah persyaratan bagi penanam modal skala besar untuk dapat membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. 4 Disamping kemitraan dalam bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kemitraan dapat dilakukan oleh penanam modal skala besar dengan UMKMK dalam bidang usaha sesuai dengan izin usahanya sebagai persyaratan perijinan untuk beroperasi/berproduksi komersial. BAB IXKLASIFIKASI BAKULAPANGAN USAHA INDONESIAPasal 16 Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan disusun dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI pads tingkatan yang paling rinci yang dimungkinkan oleh ketersediaan KBLI, atau dengan menggunakan gabungan metode klasifikasi lain pada tingkatan yang paling rinci yang XTATA CARA PENYUSUNANPasal 17 1 Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasar kajian, temuan dan usulan penanam modal. 2 Penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 3 Menteri atau Pimpinan instansi terkait mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasar Peraturan Presiden ini. 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk tim untuk menilai, menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. 5 Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Presiden ini. Pasal 18 Peraturan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di JakartaPada tanggal 3 Juli 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttd,Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UsahaMenengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
- SITU adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, sedangkan SIUP adalah surat izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang atau jasa. Lantas, apa perbedan SITU dan SIUP?SITU dan SIUP merupakan dua surat wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan. Ketika suatu perusahaan tidak memiliki keduanya, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut ilegal. Kantor atau perusahaan tersebut bisa dibubarkan dan digusur secara paksa apabila pemilik tidak mampu menunjukkan SITU dan SIUP. SITU atau Surat Izin Tempat Usaha adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap Membuat SITU Kepemilikan SITU akan mempermudah urusan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan gangguan yang bisa merugikan pihak manapun. Setiap penerbitan SITU akan didasarkan kepada Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah di masing-masing lokasi perusahaan. SITU akan selesai diproses dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah syarat telah lengkap. Pada umumnya, SITU berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sepanjang subyek dan obyek tidak mengalami perubahan. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam membuat SITU dilansir dari Go UKM Buatlah Surat permohonan yang bermaterai Rp lengkap lalu distempel dan cap perusahaan; Kemudian Fotocopy KTP dari Pemohon umumnya adalah para pemilik, direktur atau penanggung jawab atau Surat Izin Sementara khusus untuk warga Negara asing; Setelah itu buatlah surat kuasa dan fotocopy KTP dari penerima kuasa apabila pengurasan SITU dikuasakan kepada orang lain; Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Gedung IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha; Fotocopy Bukti Penguasaan Hak atas tanah, diantaranya adalah sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai maupun perjanjian dalam bentuk lainnya; Fotocopy akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya dan juga akta pengesahannya; Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT dan Surat Tanda Terima Setoran STTS PBB tahun terakhir; Persetujuan dari warga, lingkungan, tetangga dalam radium 200 m dari lokasi tempat Anda mendirikan usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa dan Lurah; Surat Keterangan Domisili Usaha. Untuk mengurusnya, Anda dapat menuju Dinas Perizinan setempat dengan membawa berkas dan persyaratan di atas. Jika syarat telah memenuhi, petugas akan melakukan peninjauan menuju lokasi perusahaan yang Anda miliki. Setelahnya, para petugas akan menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha yang Anda butuhkan. Perbedaan SITU dengan SIUP SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/ Wilayah sesuai dengan domisili perusahaan. Surat tersebut merupakan surat izin yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Pembuatan SIUP berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/ MPP/ Kep/ 10/ 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan. Dengan memilikinya, setiap perusahaan tidak akan memiliki masalah dala perizinan. Ia juga dapat digunakan untuk memperlancar perdagangan ekspor-impor, dan dapat mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh juga Syarat Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Jenis dan Syarat Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP - Sosial Budaya Kontributor Dinda Silviana DewiPenulis Dinda Silviana DewiEditor Yantina DeboraPenyelaras Ibnu Azis
Jikabahan alam yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan dan disimpan, akan diperoleh bahan yang siap pakai atau simplisia, disinilah keterkaitannya dengan farmakognosi. Simplisia yang diperoleh dapat berupa rajangan atau serbuk. Jika dilakukan uji khasiat, diadakan pengujian toksisitas, uji pra klinik dan uji klinik
SITU menjadi surat izin yang harus Anda penuhi dalam menjalankan usaha. Karena itu, tempat usaha yang menjadi tempat bernaungnya usaha Anda harus memiliki izin yang jelas. Berikut ini ulasannya! Arti SITUPersyaratan Surat Izin Tempat UsahaSyarat DokumenSyarat TambahanSyarat Perpanjangan SITUCara Membuat Surat Izin Tempat UsahaFungsi Surat Izin Tempat Usaha SITUPerbedaan SITU dan SIUPMasa Berlaku Surat Izin Tempat Usaha SITU Arti SITU Surat Izin Tempat Usaha disebut juga SITU. Surat Izin Tempat Usaha adalah surat yang diterbitkan untuk badan usaha, perusahaan, perseorangan yang membuka tempat usaha. Selanjutnya, surat legalitas ini menyatakan bahwa badan usaha, Perusahaan Terbatas dan Commanditaire Vennotschaap CV, atau tempat usaha yang didirikan telah memenuhi syarat dan ketentuan tata ruang, kelestarian lingkungan dan telah diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, Surat Izin Tempat Usaha SITU dikeluarkan oleh badan hukum yang berada di dekat tempat usaha atau perusahaan tersebut. Persyaratan Surat Izin Tempat Usaha Syarat Dokumen Berikut ini persyaratan yang harus Anda penuhi untuk membuat SITU, di antaranya adalah Surat permohonan bermaterai Rp 6000,- dengan stempel dan cap perusahaan yang dibuat oleh pengusaha. Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa / Lurah. Denah/Peta Situasi atau Sketsa Lokasi Surat Keterangan Rekomendasi Camat. Surat Izin Gangguan HO Berita Acara Pemeriksaan Lokasi. Fotokopi Setoran Retribusi Izin Gangguan. Surat Kuasa / Sewa Bangunan / juga Kontrak. Fotokopi Pajak Reklame. Fotokopi Lunas PBB Pajak Bumi dan Bangunan. Akta Pendirian Perusahaan. Surat Keterangan Fiskal Daerah Dispenda. Akta Sertifikat Tanah, Surat Bukti Pemilik. Rekomendasi dari instansi teknis yang berkaitan dengan bidang usaha. Fotokopi IMB Izin Mendirikan Bangunan Fotokopi KTP yang dilegalisir dari Camat. Pasfoto ukuran 2 x 3 cm warna sebanyak 4 lembar. Syarat Tambahan Selain persyaratan dokumen, juga harus memenuhi persyaratan lain, di antaranya Syarat Keamanan Perusahaan mampu menyediakan alat pemadam kebakaran. Selain itu, menyediakan bahan yang mudah dan penyimpanan barang tersebut dengan aman. Kemudian, bangunan perusahaan terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar serta perusahaan harus mentaati peraturan undang-undang keselamatan kerja. Syarat Ketertiban Perusahaan mampu menjaga ketertiban dan tidak diperbolehkan menyiapkan berbagai barang-barang di pinggir jalan umum. Selain itu, bila melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin secara khusus. Selain itu, Syarat Kesehatan Perusahaan dapat menjaga kebersihan. Kemudian, mampu menyediakan suatu tempat pembuangan sampah atau kotoran dan pencegahan kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Selain itu, menyediakan berbagai alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Syarat Lain Perusahaan wajib untuk mengutamakan tenaga kerja dan pendidikan sekitar yang memiliki KTP. Selanjutnya, menjaga keindahan lingkungan dan menjaga penghijauan terkait suatu perusahaan yang melanggar syarat-syarat tersebut. Mau bertanya? Hubungi kami di WhatsApp Syarat Perpanjangan SITU Surat Permohonan Perpanjangan yang harus ditandatangani oleh pemohon di atas meterai. Fotokopi SITU Lama. Fotokopi SPPT serta STTS PBB Tahun terakhir. Selain itu, Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan khusus buat perseroan terbatas sesegera mungkin juga melampirkan pengesahan pendirian suatu perusahaan dari Menteri Hukum serta HAM. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan. Fotokopi IMB. Ketahui syarat IMB. Cara Membuat Surat Izin Tempat Usaha Berikut ini cara membuat Surat Izin Tempat Usaha, di antaranya adalah Tahap awal saat Anda ingin mengurus surat ini adalah Surat yang menyatakan tidak keberatan dari tetangga terdekat sekitar bangunan usaha berjarak 200 meter dan diketahui oleh RT/RW setempat. Kemudian, mengajukan ke kelurahan dan kecamatan sampai dengan Kota Madya/Kabupaten setempat. Surat keterangan domisili dan lokasi perusahaan, yang menjadi kegiatan produksi dan kantor perusahaan dengan mengambil formulir dari Ketua RT setempat. Lalu, disahkan oleh Ketua RT, RW, Kecamatan serta Kelurahan. Tahap selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah Mengajukan permohonan izin kepada pemerintah terkait. Melampirkan semua dokumen persyaratan. Permohonan izin yang diterima akan diproses, lalu dilakukan pencatatan secara administratif. Apabila diperlukan, tim akan meninjau lokasi tempat usaha. Hasil peninjauan tersebut, akan tertera dalam berita acara bersama dengan syarat berkas dokumen. Sebelum SITU diterbitkan, maka wajib memperoleh rekomendasi dari instansi teknis yang berkaitan dengan bidang usaha pemohon. Kemudian, pejabat terkait yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi, peninjauan lokasi tempat usaha untuk memastikan tidak ada permasalahan dan akan segera mengeluarkan izin tersebut. Apabila semua persyaratan dan ketentuan terpenuhi, maka permohonan izin akan disetujui dengan penerbitan SITU. Fungsi Surat Izin Tempat Usaha SITU Surat Izin Tempat Usaha SITU mempunyai fungsi sebagai berikut Mematuhi Regulasi Sebagai pelaku usaha, tentunya mematuhi peraturan yang ada. Nah, dengan membuat surat legalitas ini berarti mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Membangun Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat Dalam proses pengurusan surat ini, pihak perusahaan harus menemui pemerintah setempat dan warga sekitar tempat usaha untuk mendapatkan izin mendirikan usaha. Menjadi Alat Kontrol Adanya Surat Izin Tempat Usaha menjadi alat kontrol bagi pemerintah dan masyarakat akan keberadaan berdirinya perusahaan. Hal ini berdampak positif menciptakan iklim yang baik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Perbedaan SITU dan SIUP Selain itu, antara SITU dan SIUP terdapat perbedaan yang jelas dalam memerankan fungsinya sebagai surat izin. Perbedaan tersebut, di antaranya SITU adalah surat izin yang diterbitkan untuk badan usaha, perusahaan, perseorangan yang membuka tempat usaha yang sesuai dengan kapasitas tata ruang wilayah. Surat ini juga dapat Anda gunakan untuk administrasi yang berkaitan dengan penanaman modal. Ketahui seluk-beluk prosedur mendirikan perusahaan perseorangan! SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha perdagangan dan jasa, termasuk lelang serta ekspor-impor dan untuk memenuhi legalitas bisnis Jadi, SITU berkaitan dengan izin untuk mendirikan tempat usaha dan tata ruang wilayah. Sedangkan, SIUP berkaitan dengan izin untuk melakukan usaha perdagangan. Masa Berlaku Surat Izin Tempat Usaha SITU SITU berlaku selama 3 tiga tahun dan dapat Anda perpanjang bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan selama subjek atau objek tidak mengalami perubahan. Itulah penjelasan singkat tentang SITU. Bila Anda membutuhkan kesulitan dalam mengurus perizinan, bersama tim professional dan terpercaya siap membantu. Mau bertanya? Hubungi kami di WhatsApp Author Uswatun Hasanah
Secaraumum, sistem pengendalian manajemen mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Organisasi. Organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu mengawasi dan mengoperasikan volume dan beban kerja operasi-operasi secara layak. Kemudian perlu diperoleh dan ditempatkan pegawai-pegawai yang memenuhi syarat yang secara jelas ditetapkan
Wirausaha menurut arti bahasanya berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang memiliki arti berani sedangkan usaha memiliki arti segala upaya atau kegiatan yang dilakukan. Menurut arti dari kata pembentuknya maka wirausaha dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dengan berani mengambil risiko. Faktor-faktor yang mendorong munculnya semangat wirausaha, antara lain Adanya keinginan untuk bertahan hidup. Adanya keinginan untuk memperbaiki hidup agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Mengalami kegagalan dalam karir pekerjaannya. Memiliki cita-cita sebagai pengusaha. Menyukai tantangan. Termotivasi untuk menjadi wirausaha karena melihat figur pengusaha lain yang telah sukses.
Dilansirdari Encyclopedia Britannica, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali: digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kami sarankan juga untuk membaca artikel yang bermanfaat lainya seperti Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk
77 Quel commerce ouvrir avec un petit budget ? Quel commerce ouvrir dans une petite ville ou un village en 2021 ? WikiCréa vous donne 20 idées de commerce original. Il est dans certains cas possible d’ouvrir un commerce avec très peu de capital. Plusieurs solutions sont possibles pour réduire le coût de l’investissement initial et atteindre plus rapidement la rentabilité trouvez un local au loyer le plus faible possible cela est possible dans les villages ou les petites villes. Choisissez un local visible et bien placé c’est ce qui permettra le décollage rapide de votre activité, signez un bail précaire plutôt qu’un bail de longue durée, trouvez une solution pour ne pas avoir à financer de stock pratiquez le dépôt-vente, la récupération, ou vendez des services plutôt que des marchandises, trouvez des partenaires-fournisseurs pour vous aider à composer votre offre à moindre coût producteurs locaux, artisans, associations… vendez des produits à forte marge objets récupérés, produits alimentaires, thé, café… vendez vos propres réalisations créations artistiques par exemple. Voici 20 idées de commerces à ouvrir avec un petit budget. Quel commerce ouvrir avec un petit budget ? 20 idées. 1 Créer un dépôt-vente de vêtements ou d’articles de puériculture. 2 Ouvrir une recyclerie. Spécialisez-vous sur un type d’objets en particulier et proposez la réparation. 3 Ouvrir un e-commerce. Par définition, ouvrir une boutique en ligne permet d’économiser le coût du loyer. De plus, le dropshipping permet d’éviter d’avoir à financer les stocks. Les idées de création de e-commerce ne manquent pas. Voir notre article ouvrir une boutique en ligne, mais pour vendre quoi ? 30 idées. 4 Ouvrir une boutique d’artisanat local. Associez plusieurs producteurs locaux et proposez-leur de mettre leurs créations en dépôt afin d’éviter d’avoir à financer un stock. 5 Créer une entreprise de lavage automobile. Il s’agit d’une activité de service assez peu coûteuse au démarrage. 6 Ouvrir une boutique de produits du terroir. Trouvez des partenaires locaux prêts à mettre en scène leurs produits dans votre boutique. 7 Lancer votre food-truck cliquez pour lire notre article. Les marges peuvent être importantes pour ce type d’activité. 8 S’installer en tant que vendeur sur les marchés. Voir notre article dédié 9 Ouvrir une fromagerie ou un bar à fromages. Là encore, les marges peuvent être importantes. 10 Ouvrir un salon de thé. Même remarque que ci-dessus. 11 Ouvrir un café solidaire, par exemple sous la forme associative. 12 Ouvrir une librairie d’occasion. Lancez un appel aux particuliers pour constituer votre premier stock de livres. 13 Ouvrir une épicerie de producteurs locaux. Fédérez un réseau de producteurs prêts à participer à votre aventure. Demandez-leur de déposer leurs produits en dépôt-vente dans un premier temps. 14 Ouvrir un bar à vin ou à bière. Pour ce type de commerce l’investissement peut être assez réduit et les marges confortables. 15 Ouvrir une boutique de mangas, comics, figurines et goodies. 16 Créer une galerie d’art exposez vos propres créations ainsi que celles d’artistes sélectionnés. 17 Ouvrir une entreprise de vente et recyclage de cartouches d’imprimante. 18 Ouvrir un café-boutique. 19 Créer une boutique des associations. Proposez à des associations nationales ou locales de devenir partenaires. 20 Créez un magasin bio de produits en vrac ou de fruits et légumes. Les étapes pour ouvrir votre commerce à petit budget. Trouvez un concept et recherchez des fournisseurs ou des partenaires, Commencez à rechercher votre local commercial, Faites une étude de marché, par exemple à travers un questionnaire, Chiffrez le plus précisément possible vos besoins de démarrage et rédigez un plan financier, Recherchez des financements le cas échéant, Signez le bail commercial, Faites les éventuels travaux et décorez votre commerce, Choisissez votre statut juridique et déclarez votre activité auprès de la CCI dans la plupart des cas, Lancez la communication et l’activité, Trouvez vos clients. Des outils Excel pour gérer votre petite entreprise gratuit. WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits un modèle de plan financier, facile à compléter cliquez ici pour y accéder, un facturier permettant d’établir devis et factures cliquez ici pour y accéder, un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs cliquez ici pour y accéder, un suivi de trésorerie cliquez ici pour y accéder. Voir aussi nos articles Créer une entreprise avec 5000 € ou moins possible ? 30 idées d’entreprises écologiques, sociales, solidaires Vous pouvez noter cet article !
ProsesPengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 67/2005 jo Peraturan Presiden No. 13/2010 jo Peraturan Presiden No. 56/2011. Dokumen Prakualifikasi dapat diambil di Sekretariat Panita Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum di bawah pada hari kerja dari tanggal 18 s/d 31 Juli 2012 pukul 10.00 - 14.00 WIB.
Sebutkan kriteria tempat usaha yang diinginkan konsumen!JawabPendahuluanMemilih tempat adalah bagian yang sangat penting dalam proses menjalankan usaha. Tempat usaha dikatakan strategis apabila tempat tersebut bisa mendatangkan keuntungan bagi pengusaha. PembahasanDalam rangka mencari tempat usaha yang strategis maka seseorang harus memperhatikan banyak hal, salah satunya adalah dari sudut pandang konsumen atau kriteria tempat usaha yang diinginkan oleh konsumen, antara lain sebagai berikutTerdapat fasilitas parkir yang fasilitas transportasi yang tak hanya murah tetapi juga mudah dan yang konsumen butuhkan yang menyenangkan dan belanja yang tak hanya nyaman tetapi juga lain lainKesimpulanKriteria tempat usaha yang diinginkan oleh konsumen antara lain aman, nyaman, parkiran luas, pelayanan menyenangkan, barang tersedia dan lain lebih lanjut1. Materi tentang lokasi usaha Materi tentang izin tempat usaha • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Detil JawabanKode -Kelas 3 SMAMapel Prakarya & KewirausahaanBab Ide Dan Peluang UsahaKata Kunci Tempat, Usaha, Konsumen, Inginkan
. 2 429 258 24 13 472 394 175
tempat usaha yang ekonomis adalah yang memenuhi persyaratan berikut kecuali
